INFORMASI PERDA KAB. TULUNGAGUNG TENTANG PEMOTONGAN HEWAN DAN PEMERIKSAAN DAGING

Whole meat sample in laboratory Petri dish. Cultured lab grown meat or meat examination concept. Stock Photo | Adobe Stock
 

    Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; rumah potong hewan/rumah potong unggas; pemeriksaan, pemotongan hewan dan pemeriksaan daging; penjualan daging; sanksi administratif; dan ketentuan penutup.

Berikut informasi yang termuat dalam Perda tersebut :

  • a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging; b. Bahwa dalam rangka memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging dengan Peraturan Daerah;
  • 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 4. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1999 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 10. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/ KPTS/OT.140/10/2005 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/ Permentan/OT. 140/2/2008 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/ Permentan/OT. 140/1/2010 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2019 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2011 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2017
  • Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; rumah potong hewan/rumah potong unggas; pemeriksaan, pemotongan hewan dan pemeriksaan daging; penjualan daging; sanksi administratif; dan ketentuan penutup

Berikut link downloadnya : PERDA NO.5 TH.2020 KAB.TULUNGAGUNG

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

CARA PENGURUSAN NOMOR KONTROL VETERINER (NKV) di DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Gambar
Bagaimanakah Alur Pengurusan NKV ? Secara umum, pengurusan NKV memiliki 6 tahap utama :   1. Menyiapkan berkas dan mengurus surat rekomendasi NKV di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung. 2. Pihak Dinas Kabupaten akan melakukan verifikasi dokumen yang selanjutnya akan melakukan audit ke lokasi unit usaha. 3. Jika sudah lolos audit Dinas Kabupaten, maka surat rekomendasi NKV akan diterbitkan.     4. Selanjutnya surat rekomendasi NKV dan berkas persyaratan yang telah diserahkan di awal, akan dilanjutkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. 5. Dinas Provinsi selanjutnya akan melakukan verifikasi dokumen dan mengirimkan tim verifikasi untuk melakukan audit di unit usaha. 6. Setelah lolos audit, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) akan diterbitkan oleh Dinas Provinsi Bagaimana Cara Membuat Surat Rekomendasi NKV di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan?     Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten T...
Baca selengkapnya

PEMBINAAN NOMOR KONTROL VETERINER DALAM RANGKA PENJAMINAN KEAMANAN PANGAN ASAL HEWAN MELALUI PEMBUATAN DATABASE SPREADSHEET UNIT USAHA PRODUK HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN TULUNGAGUNG

Gambar
         Dalam rangka menjamin keamanan pangan asal hewan, perlunya Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dimiliki pelaku usaha produk asal hewan. Nomor Kontrol Veteriner adalah  sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.      Di Kabupaten Tulungagung sendiri jumlah unit usaha yang sudah memiliki Nomor Kontrol Veteriner masih sedikit. Salah satu penyebabnya karena terbatasnya data yang dimiliki Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sehingga edukasi maupun penyebaran informasi tentang NKV urang maksimal.     Menyikapi hal tersebut, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner melakukan terobosan dengan pembuatan database spreadsheet unit usaha produk hewan. Selain memudahkan pengumpul data di lapangan, data yang ada akan digunakan untuk menentukan langkah kongrit kedepannya dalam meningkatkan penerapan NKV untuk unit usaha. ...
Baca selengkapnya

PENTINGNYA PENGURUSAN NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

Gambar
         Segala bentuk usaha pasti memiliki regulasi masing - masing yang telah diatur dalam perundangan. Seperti pada umumnya, usaha dalam bidang peternakan dan produk asal hewan juga memiliki regulasi yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Salah satunya adalah terkait dengan pengurusan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Bisa jadi untuk sebagian orang, NKV merupakan sebuah hal baru nan asing dan bagi sebagian lainya pernah mendengar sekilas namun belum sempat mendalami. Dalam artikel kali ini, kami ingin memaparkan secara umum mengenai apa itu NKV, kenapa dan siapa saja yang harus mengurus NKV, serta apa keuntungan dari pengurusan NKV ini. Semoga bermanfaat.   Apa itu NKV?         Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner atau yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produ...
Baca selengkapnya