BIDANG KESMAVET DPKH TULUNGAGUNG

Berikut adalah videografis tata cara penyembelihan hewan kurban dimasa pandemi yang sesuai dengan petunjuk teknis dari Direktorat Jendreal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementrian Pertanian.  Dengan melaksanakan himbauan ini, semoga kita semua dapat menjalankan ibadah Idul Adha dengan lancar, serta selalu diberi perlindungan terhadap pandemi yang tengah terjadi.

Bagaimanakah Alur Pengurusan NKV ? Secara umum, pengurusan NKV memiliki 6 tahap utama :   1. Menyiapkan berkas dan mengurus surat rekomendasi NKV di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung. 2. Pihak Dinas Kabupaten akan melakukan verifikasi dokumen yang selanjutnya akan melakukan audit ke lokasi unit usaha. 3. Jika sudah lolos audit Dinas Kabupaten, maka surat rekomendasi NKV akan diterbitkan.     4. Selanjutnya surat rekomendasi NKV dan berkas persyaratan yang telah diserahkan di awal, akan dilanjutkan kepada Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. 5. Dinas Provinsi selanjutnya akan melakukan verifikasi dokumen dan mengirimkan tim verifikasi untuk melakukan audit di unit usaha. 6. Setelah lolos audit, Nomor Kontrol Veteriner (NKV) akan diterbitkan oleh Dinas Provinsi Bagaimana Cara Membuat Surat Rekomendasi NKV di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan?     Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten T...

         Segala bentuk usaha pasti memiliki regulasi masing - masing yang telah diatur dalam perundangan. Seperti pada umumnya, usaha dalam bidang peternakan dan produk asal hewan juga memiliki regulasi yang sesuai dengan perundangan yang berlaku. Salah satunya adalah terkait dengan pengurusan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Bisa jadi untuk sebagian orang, NKV merupakan sebuah hal baru nan asing dan bagi sebagian lainya pernah mendengar sekilas namun belum sempat mendalami. Dalam artikel kali ini, kami ingin memaparkan secara umum mengenai apa itu NKV, kenapa dan siapa saja yang harus mengurus NKV, serta apa keuntungan dari pengurusan NKV ini. Semoga bermanfaat.   Apa itu NKV?         Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner atau yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produ...

       Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; asas, tujuan dan ruang lingkup; rumah potong hewan/rumah potong unggas; pemeriksaan, pemotongan hewan dan pemeriksaan daging; penjualan daging; sanksi administratif; dan ketentuan penutup . Berikut informasi yang termuat dalam Perda tersebut : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memperoleh daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal untuk dikonsumsi dipandang perlu mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging; b. Bahwa dalam rangka memelihara ketertiban, kebersihan dan kesehatan serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam melakukan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat khususnya dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), maka dipandang perlu untuk mengatur pemotongan hewan ternak dan pemeriksaan daging dengan Peraturan Daerah; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 1...

Gambar 1. Daging sapi, daging ayam, sosis dan telur adalah salah satu jenis produk hewan. DESKRIPSI           SKKPH (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan) adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dari daerah asal produk hewan . Dalam hal ini, di Kabupaten Tulungagung sendiri yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Tulungagung. Surat ini  dibuat berdasarkan rekomendasi dokter hewan berwenang setelah melalui serangkaian uji baik organoleptik maupun laboratoris dimana uji tersebut menyatakan bahwa produk hewan telah memenuhi persyaratan ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal). DASAR HUKUM UU No.41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan PERSYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRATIF     PERSYARATAN TEKNIS          1. Persyaratan dari daerah tujuan;          2....